Jejak Sejarah Wakil Presiden RI yang Melepas Jabatan: Dari Bung Hatta hingga Gibran

(Oleh : PenCoret)

Dinamika politik di Indonesia selalu diwarnai oleh berbagai keputusan besar dari para pemimpinnya, termasuk kursi orang nomor dua di negeri ini. Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden pada November 2026 menjadi perbincangan hangat publik. Peristiwa ini langsung mengingatkan publik kembali pada lembaran sejarah masa lalu, khususnya sosok Mohammad Hatta dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang juga pernah mengambil keputusan besar terkait posisi wakil presiden.

Bagaimana kisah sejarah di balik para wakil presiden yang memilih melepas atau tidak melanjutkan jabatannya? Berikut adalah kilas baliknya.

1. Mohammad Hatta: Mengundurkan Diri karena Perbedaan Visi Politik
Mundurnya Wakil Presiden Pertama RI, Mohammad Hatta (Bung Hatta), merupakan salah satu peristiwa politik paling monumental dalam sejarah Republik Indonesia. Mendampingi Presiden Soekarno sejak Proklamasi 18 Agustus 1945, Bung Hatta akhirnya resmi mengakhiri masa jabatannya pada 1 Desember 1956.
Keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan politik yang semakin tajam mengenai arah pemerintahan Indonesia. Hatta sangat mendukung sistem demokrasi parlementer, sementara Soekarno semakin condong pada konsep Demokrasi Terpimpin. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mencatat keretakan hubungan politik ini. Hatta juga merasa bahwa posisi wakil presiden menjadi sangat terbatas dalam sistem parlementer karena roda pemerintahan sehari-hari lebih banyak dipegang oleh perdana menteri.
Selain itu, rasa kecewa terhadap maraknya praktik korupsi yang sulit diberantas turut membulatkan tekadnya. Keinginan mundur ini sebenarnya sudah disampaikan sejak pertengahan 1956, hingga akhirnya DPR menyetujuinya pada 30 November 1956, yang dikukuhkan melalui Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1957. Pengunduran diri ini sekaligus mengakhiri era Dwitunggal Soekarno-Hatta. Kendati berbeda pandangan secara politik, hubungan pribadi keduanya tetap terjaga hingga akhir hayat Soekarno.

2. Sri Sultan Hamengku Buwono IX: Menyelesaikan Tugas dan Memilih Tak Diteruskan
Berbeda dengan Bung Hatta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang mendampingi Presiden Soeharto sebagai Wakil Presiden RI periode 1973–1978 tidak mengundurkan diri di tengah jalan. Beliau menuntaskan seluruh masa baktinya hingga akhir periode secara konstitusional.
Namun, pada Maret 1978, menjelang Sidang Umum MPR, Sultan menyatakan tidak bersedia untuk dicalonkan kembali sebagai wakil presiden untuk periode berikutnya (1978–1983). Dalam penjelasannya di hadapan sidang, beliau menyebutkan faktor kesehatan sebagai salah satu pertimbangan, di samping keinginannya untuk memberikan pengabdian yang lebih luas kepada bangsa tanpa terikat kewajiban resmi jabatan eksekutif.
Meski alasan resminya berkisar pada kesehatan dan pengabdian, sejumlah sejarawan dan tokoh seperti mendiang Ahmad Syafii Maarif pernah mencatat adanya dinamika pandangan politik di balik keputusan tersebut. Apapun alasannya, keputusan Sultan membuat posisinya digantikan oleh Adam Malik yang terpilih pada sidang MPR berikutnya.

3. Gibran Rakabuming Raka: Berhenti di Tengah Jalan
Gibran Rakabuming Raka yang dilantik pada 20 Oktober 2024 untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam periode 2024–2029, secara mengejutkan mengakhiri masa jabatannya pada November 2026. Gibran datang langsung ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat penghentian jabatannya kepada pimpinan MPR RI.
Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Taufik Basari, menjelaskan bahwa nomenklatur yang paling tepat secara hukum tata negara (UUD 1945) untuk kasus ini adalah "berhenti", yang merujuk langsung pada istilah di dalam surat yang dikirimkan Gibran. Sejak surat tersebut diserahkan, Gibran otomatis tidak lagi berstatus sebagai Wakil Presiden dan keputusan tersebut bersifat final serta tidak dapat dicabut kembali.
Langkah ini terjadi di tengah dinamika politik yang memanas, termasuk perdebatan terkait dokumen pendidikan serta usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Terkait alasan pengunduran dirinya, Gibran menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai langkah personal demi kebaikan bangsa dan negara.

Kesimpulan
Kepemimpinan nasional Indonesia dari masa ke masa selalu diwarnai oleh berbagai warna keputusan politik dari para wakil presidennya. Mulai dari Bung Hatta yang memilih mundur karena prinsip demokrasi parlementer pada 1956, Sri Sultan HB IX yang memilih menolak jabatan lanjutan pada 1978, hingga Gibran Rakabuming Raka yang mengakhiri masa jabatannya pada 2026.
Setiap peristiwa ini mencatat babak tersendiri dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yang menunjukkan bahwa kursi wakil presiden selalu memiliki dinamika politiknya yang khas di setiap era kepemimpinan.