Beberapa Artis dan Komika Indonesia ikut turun dalam aksi unjuk rasa penolakan Revisi UU Pilkada di Depan Gedung DPR RI, Kamis, 22 Agustus 2024.
Di antaranya ialah, Abdur Arsyad, Reza Rahardian, Arie Kriting, Mamat Alkatiri, Bintang Emon, Cing Abdel, Aziz Doa Ibu, dll.
Menurut salah satu Komika, Rigen Rakelna mengatakan, ini saatnya komedian untuk melawan. "Kalau pejabat sudah mulai melawak, saatnya komedian yang melawan," ucapnya di antara kerumunan masa dalam sebuah video yang beredar di salah satu paltfrom media sosial.
Selain itu, ia juga menyindir tentang penetapan usia dalam Revisi UU Pilkada tersebut. "Usia 30 mau calon kepala daerah? Jangan ya dek ya," ujar Rigen.
Sementara itu, dalam orasinya, Abdur Arsyad menyampaikan sindiran. "Jangan berharap Kami lucu, karena lebih lucu yang di dalam sana," katanya penuh emosi.
Selain itu, ia juga memeinta maaf kepada warga sekitar pengguna jalan atas kemacetan yang terjadi karena aksi tersebut.
"Mohon untuk bapak ibu yang hari ini mengalami kemacetan, bapak ibu mengalami kemacetan hari ini tapi Kami pastikan bahwa demokrasi tidak akan macet lima tahun ke depan," ungkap Abdur Arsyad.
Sementara itu, dikutip dari Liputan6.com, Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada batal disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, karena kurangnya jumlah peserta rapat atau tidak kuorum, rapat paripurna dengan agenda pengesahan tersebut tidak dapat diteruskan pada pagi haru tadi.
"Hari ini pada tanggal 22 Agustus jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit (tetap tidak kuorum), maka tadi sudah diketok, Revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya pada hari ini Revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan," tegas Dasco.
Karena Revisi tersebut batal disahkan, imbuh Dasco, maka acuan yang harus digunakan untuk membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat.
Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa tidak akan melaksanakan paripurna lagi untuk mengesahkan revisi payung hukum Pilkada 2024, dengan alasan waktu pendaftaran calon kepala daerah sudah mepet dan bertepatan dengan jadwal rutin rapat paripurna, yaitu Selasa dan Kamis.
"Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi, harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, dengan adanya rencana rapat pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada pada hari ini, Kamis, 22 Agustus 2024, rakyat turun ke jalan. Bukan hanya di Jakarta, aksi unjuk rasa juga digelar di berbagai wilayah Tanah Air.
Komentar
Posting Komentar